Presiden Jokowi menegaskan bahwa keputusan mengenai kenaikan harga BBM pada Juni mendatang akan disesuaikan dengan kemampuan fiskal negara.

“Semua keputusan akan disesuaikan dengan kondisi fiskal negara. Apakah kita mampu atau tidak, apakah kita memiliki kekuatan atau tidak,” kata Presiden Jokowi di Istora Senayan, Jakarta, Senin malam, 27 Mei 2024.

Pemerintah telah menetapkan target subsidi energi sebesar Rp186,9 triliun untuk tahun 2024, dengan rincian Rp113,3 triliun untuk subsidi BBM dan LPG, serta Rp73,6 triliun untuk subsidi listrik.

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Mei 2024 di Jakarta, subsidi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah hingga April 2024 mencapai Rp51,8 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp42,4 triliun digunakan untuk subsidi energi dan Rp9,4 triliun untuk subsidi nonenergi.

Presiden Jokowi juga menekankan bahwa kemampuan APBN untuk menyubsidi BBM akan dipertimbangkan dengan memperhatikan harga minyak dunia, terutama mengingat situasi geopolitik saat ini.

“Semua aspek ini akan dipertimbangkan dengan matang. Harga minyak akan menjadi faktor penting dalam perhitungan ini,” ujarnya.

Jokowi menilai bahwa keputusan pemerintah mengenai harga BBM memiliki dampak yang signifikan pada masyarakat. “Ini berkaitan dengan kehidupan banyak orang. Hal ini bisa mempengaruhi harga-harga lainnya,” katanya.

Pemerintah telah menunda kenaikan harga BBM, baik yang bersubsidi maupun yang tidak, sejak awal tahun 2024.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif sebelumnya menjelaskan bahwa keputusan pemerintah untuk menunda kenaikan harga BBM bertujuan untuk menjaga stabilitas harga hingga Juni 2024.

Namun, fluktuasi harga minyak dunia, eskalasi konflik di Timur Tengah, dan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS telah membuat anggaran subsidi BBM di dalam negeri menjadi lebih besar dari yang diperkirakan.

“Kami telah menyatakan bahwa penundaan kenaikan harga BBM akan berlaku hingga Juni 2024. Ini karena kami ingin memastikan bahwa masyarakat tidak akan terbebani dengan tambahan biaya,” ucap Arifin.

Pada awal 2024, harga minyak mentah dunia sekitar 60 dolar AS per barel, dan saat ini telah melambung di atas 80 dolar AS per barel.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan bahwa realisasi belanja pemerintah pusat dalam APBN 2024 telah mencapai Rp591,7 triliun hingga 30 April 2024.

“Realisasi belanja pemerintah pusat hingga 30 April mencapai Rp591,7 triliun,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Mei 2024 di Jakarta, Senin.

Realisasi belanja tersebut setara dengan 24 persen dari pagu APBN dan mengalami pertumbuhan sebesar 13,2 persen secara tahunan.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa pertumbuhan realisasi belanja dipengaruhi oleh pembayaran tunjangan hari raya (THR) dan diharapkan akan kembali normal pada kuartal II 2024.

Belanja kementerian/lembaga telah direalisasikan sebesar Rp304,2 triliun atau 27,9 persen dari pagu, dengan belanja pegawai mencapai Rp96,2 triliun dan belanja barang sebesar Rp109,8 triliun.

Belanja modal telah mencapai Rp42,8 triliun atau tumbuh 19,2 persen secara tahunan, dengan sebagian besar dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur.

Sementara itu, belanja bantuan sosial (bansos) telah terealisasi sebesar Rp55,5 triliun, dengan sebagian besar dialokasikan untuk program-program kesejahteraan seperti PKH dan bantuan kesehatan.

Belanja non-kementerian/lembaga juga telah terealisasi sebesar Rp287,6 triliun, dengan sebagian besar digunakan untuk manfaat pensiun dan subsidi.